SIAK, LintasPena.com — Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengambil langkah tegas dalam menata sektor ketenagakerjaan di wilayahnya. Ia mendorong seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Siak untuk memperkuat komitmen dalam menyerap tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Penegasan ini disampaikan Bupati Afni dalam diskusi intensif bersama manajemen PT Sri Indrapura Sawit Lestari (SISL) dan PT Berlian Inti Mekar (BIM) di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat, Kamis (26/2/2026).
“Kami mohon kita sama-sama berkomitmen membangun Siak. Caranya, terlibat dalam program kami, salah satunya korporasi membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat tempatan,” ujar Bupati Afni.
Berdasarkan data tahun 2023, terdapat 34 PKS yang beroperasi di Kabupaten Siak. Bupati menekankan bahwa target serapan tenaga kerja lokal sebesar 70 persen harus menjadi standar minimum, bahkan ia mematok target yang lebih tinggi.
“Harapan kami bukan hanya pada angka 60 atau 70 persen, tapi kalau bisa 90 bahkan mendekati 100 persen adalah warga Siak. Untuk posisi manajemen silakan dari luar, tapi untuk tenaga operasional wajib diisi warga lokal agar lebih proporsional,” tambahnya.
Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Bupati Afni mengungkapkan keprihatinannya atas data 180 ribu jiwa penduduk Siak yang masih tergolong miskin. Jika penduduk lokal terus menganggur di tengah pertumbuhan industri, ia mengkhawatirkan terjadinya dampak sosial yang besar.
“Saya khawatir jika jumlah penduduk bertambah sementara warga lokal tetap menganggur, akan terjadi gesekan atau chaos. Ini yang harus kita antisipasi melalui kolaborasi,” tegasnya.
Menanggapi tantangan kompetensi, Pemkab Siak berencana memfasilitasi job fair untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan para pencari kerja. Bupati juga meminta proses rekrutmen dilakukan secara transparan melalui koordinasi dengan pemerintah kampung (desa).
Merespons arahan tersebut, Perwakilan Manajemen PT SISL, M. Vaiz Rahman, menyatakan dukungannya. Ia berkomitmen untuk memprioritaskan warga desa sekitar dalam proses penggantian karyawan (turnover).
“Kami mendukung kebijakan ini. Teknisnya, jika ada karyawan yang berhenti, kami akan berkoordinasi dengan kepala desa atau kepala kampung untuk mencari pengganti yang memenuhi kualifikasi dari warga lokal,” jelas Vaiz.
Laporan : Fn
Editor : Red
Tidak ada Respon