Isu Pungutan Dilakukan Panitia Pilkades Depati Tujuh, Begini Tanggapan Mantan Ketua Pilkades kayu Aro 2021 Kerinci

Kerinci, Lintaspena.com – Begini pengakuan salah satu mantan ketua panitia Pilkades Kuya Aro Tahun 2021 Kabupaten Kerinci. Isu-isu hangat yang menarik untuk diikuti saat ini di Kabupaten Kerinci ialah, perihal pungutan biaya dalam ajang Pilkades yang diduga dilakukan oleh panitia Pilkades kepada calon kades yang mendaftar.

Telah menjadi konsumsi publik jika oknum panitia Pilkades nakal yang semakin menjamur di bumi sakti alam Kerinci ini, terkhususnya Kecamatan Depati Tujuh yang diduga memungut biaya Pilkades diluar nalar, dari 10 juta mencapai 15 juta per orang Cakades.

Seorang mantan ketua panitia pilkades tahun 2021 disalah satu Desa di Kecamatan Kayu Aro, sebut saja bang “jago” membeberkan kepada media Lintaspena.com perihal, pengalaman yang pernah ia alami saat dirinya dipilih untuk menyelenggarakan jalannya pilkades di desanya. Saat itu dana yang lebih kurang Rp. 20.000.000 -, telah dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa (DD) oleh Pemerintahan Desa, Sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah, nampaknya sangat cukup jika digunakan dengan hal yang penting penting saja.

“Saat itu saya jadi Ketua Panitia, waktu itu kan masih heboh-hebohnya masalah covid-19, tentu kami menyelenggarakan pilkades dengan prosedur yang ketat agar virus gak menular. Waktu itu kami membeli face shield, masker, sarung tangan, termometer bimatel, baju seragam, pokoknya saya kira lebih beratlah yah, kan dalam masa covid,” Tutur bg jago.

Ia juga menambahkan bahwa dirinya bisa memberikan tambahan uang saku kepada beberapa anggota nya yang bertugas saat itu setelah acara pilkades selesai. “uang pun saat itu sangat cukup. Bahkan banyak sarana prasarana dan konsumsi yang berlebih, kita berikan ke anggota karena sudah kerja lembur demi tersuksesnya acara pilkades saat itu,” Ujarnya.

Dan yang paling mencengangkan dan menjadi perbandingan untuk saat ini ialah, dirinya mengaku tidak memungut uang sepeserpun kepada calon kades yang bertarung. “Kami nggak perlu mungut tambahan uang dari cakades lagi, pemerintah daerah sudah menghitung dana itu sudah cukup. Tidak sembarangan pemerintah daerah memberikan arahan biaya pilkades segitu,“ tegas sumber.

Sebelumnya di kecamatan depati Tujuh, panitia pilkades diduga memungut uang kepada calon kades rata-rata diduga memungut sebanyak Rp. 10.000.000 0-, juta per orangnya. Bahkan diperoleh informasi disalah satu desa telah memungut uang lebih dari angka 10 juta rupiah. Hal ini tentunya telah memberatkan calon kades yang bertarung di ajang pilkades November 2022 pada tahun ini.

Tentunya hal ini membuat ada beberapa Cakades sangat keberatan dengan pungutan tersebut, dirinya juga memberi pendapat kepada awak media Lintaspena.com, “jika tiap ajang Pilkades di Kabupaten Kerinci selalu dipungut biaya dengan dalih sumbangan, tentunya ini sangat merusak ajang demokrasi, bagaimana jika ada warga miskin yang berniat ingin maju Pilkades pada tahun yang akan datang, sementara tidak mempunyai uang sebanyak itu, tentunya akan mengurungkan niatnya untuk mencalonkan diri, sama saja kita tidak memberi kesempatan kepada warga miskin untuk ikut bertarung di ajang demokrasi ini,” Ungkapnya.

Mendengar informasi, pungutan yang sudah luar biasa besar nominalnya di kecamatan Dipati Tujuh kabupaten kerinci provinsi Jambi. Ketua LSM P2AN dan Sekjennya akan segera melaporkan hal ini ke Aparat Penegak Hukum dalam waktu dekat ini. **(Sandra Boy Chaniago)