KAMPAR, LINTASPENA.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar Fahmil menyampaikan sejumlah pokok pikiran anggota DPRD Kampar tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar 2023-2026 di aula Kantor Bupati, Selasa 01/03/22

Pokok pikiran itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar oleh Bappeda Kampar dibuka oleh Sekretaris Daerah Kampar Yusri.

Acara itu dihadiri seluruh perangkat daerah, para camat dan Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Provinsi Riau Andi Ista Tutih.

Dia menerangkan bahwa DPRD ini jika turun reses, banyak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

“Kami meminta agar aspirasi yang disampaikan masyarakat saat reses yang ditetapkan menjadi prioritas dapat direalisasikan, jangan sampai menimbulkan tanda tanya dan berpikir yang macam-macam,” ujar Fahmil saat menyampaikan ekspos mewakili Ketua DPRD Kampar.

Hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili.

“Ketika aspirasi saat reses tidak terakomodir, maka ini menjadi beban, mana yang menjadi prioritas agar dapat direalisasikan,” tegasnya.

Ada sejumlah pokok pikiran yang disampaikannya di antaranya masalah pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial dan masalah ekonomi masyarakat.

Dia meminta agar aspirasi bidang pendidikan dapat menjadi perhatian, mengingat perkembangan zaman saat ini anak muda semakin pintar.

“Jika tidak dibarengi dengan peningkatan SDM tenaga pendidik atau pengajar maka sekolah negeri akan semakin ditinggalkan,” tukasnya.

Dia menyebutkan dari guru yang pintar akan lahir generasi yang cerdas, maka ini sangat penting untuk menjadi prioritas terhadap kualitas pendidik yang ada.

Selain itu soal pentingnya mensosialisasikan BPJS sampai ke desa supaya Jamkesda dapat berkurang.

Dia mempertanyakan mengapa di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru tidak bisa masuk ke sana, maka diharapkan Jampersal dan Jamkesda dapat memperhatikan masyarakat kurang mampu agar mereka dapat terbantu dengan program kesehatan dari pemerintah.

Hal lain yang menjadi sorotan praktisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan soal infrastruktur selain jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur desa, masih banyak desa yang tertinggal.

“Harusnya dengan dana desa yang ada pemerintah memikirkan untuk peningkatan status desa agar menjadi lebih mandiri,” tegasnya.

Dari sisi ekonomi, menurutnya perlu ada pembangunan pasar kuliner oleh-oleh khas Kampar yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

Fahmil juga mengkritisi soal indikator terbesar sektor perdagangan mencapai 99 persen seperti ekspos yang disampaikan Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda dan Litbang Provinsi Riau

Dia menerangkan bahwa Kampar memiliki 250 desa, seharusnya sektor pertanian yang meningkat.

“Saya heran mengapa sektor perdagangan yang lebih besar, jangan-jangan bukan masyarakat yang berdagang,” ucapnya.

Sementara masyarakat yang berada pada sektor pertanian terbanyak yakni 90 persen. Mengapa tidak dialokasikan lebih besar pada sektor pertanian?”, tanyanya.

Dikatakannya jika pertanian lebih besar dan lebih difokuskan berarti masyarakat desa yang ekonominya meningkatkan.

Dia pertanyakan tentang pos anggaran terhadap bidang sosial. Di Kampar persoalan narkoba dan kasus perceraian cukup tinggi, maka ini perlu menjadi perhatian berkaitan dengan program ketahanan keluarga.

“Soal sandang pangan yang seharusnya menjadi fokus pemerintah daerah untuk membantu perekonomian masyarakat,” terangnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengkritisi soal pendapatan daerah, “Saya melihat begitu banyak iklan-iklan besar dipasang sepanjang jalan, akan tetapi semua itu tidak memiliki izin. Ke depan ini harus dibenahi dan ditertibkan,” ujarnya.

Diakhir penyampaian pokok pikiran DPRD Kampar dia menyampaikan, “Orang tak mampu dan miskin itu kita yang pelihara dan fasilitasi agar mereka lebih mandiri,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekda sepakat bahwa anggaran difokuskan untuk sektor pertanian untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam acara itu, Andi Ista Tutih menyampaikan bahwa perlunya penyelarasan RPJM Riau 2019-2024 dengan RPD Kabupaten Kampar 2023-2026 agar dapat menyusun dan mengontrol pencapaian pembangunan dengan baik. (MS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *