PEKANBARU, LintasPena.com — Rekaman video Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, M.Si., saat mengunjungi wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di Kampung Teluk Lanus dan Dusun Mungkal, Kabupaten Siak, Riau, menjadi perhatian luas di platform media sosial. Unggahan tersebut dilaporkan telah disebarkan ulang oleh ribuan akun hingga memicu respons langsung dari pemerintah pusat.
Viralnya video tersebut mendapat atensi dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Pihak Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) bergerak cepat dengan menghubungi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak untuk menjadwalkan peninjauan langsung ke lapangan.
Bupati Siak, Afni Zulkifli, membenarkan adanya rencana kedatangan tim khusus dari Setwapres yang berjumlah delapan orang tersebut. Tim dijadwalkan turun langsung untuk melihat kondisi riil masyarakat di wilayah terisolasi.
“Satu hari setelah video itu viral, staf saya dihubungi oleh pihak Sekretariat Wakil Presiden. Mereka menyatakan video tersebut mendapat atensi dari Bapak Wakil Presiden dan meminta tim segera turun untuk melihat kondisi di wilayah 3T Siak. Tim saat ini sudah berada di Pekanbaru,” kata Afni, Ahad (4/10/2026).
Afni menjelaskan bahwa komunikasi intensif dengan tim Setwapres telah berjalan sejak Sabtu malam, khususnya terkait teknis penyeberangan dan logistik. Menuju lokasi Dusun Mungkal dan Teluk Lanus memerlukan waktu tempuh hingga enam jam menggunakan kapal sewaan yang menjadi satu-satunya akses warga. Transportasi ini pun hanya beroperasi tiga kali dalam seminggu, serta belum didukung fasilitas penginapan yang memadai.
Afni menyambut positif langkah responsif ini dan berharap peninjauan tersebut mampu melahirkan solusi konkret, seperti pengadaan sarana transportasi laut serta penyediaan bus sekolah bagi anak-anak di wilayah 3T. Salah satu poin krusial yang juga disoroti dalam video itu adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum beroperasi di sana karena kendala kesiapan dapur umum.
Bupati perempuan pertama di Siak ini menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat mendampingi tim Setwapres secara langsung. Dirinya harus bertolak ke Jakarta bersama Ketua DPRD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) migas Kabupaten Siak.
“Kami dijadwalkan bertemu dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan proyeksi APBN 2027 yang menurunkan DBH Migas Siak hingga 70 persen. Kami membutuhkan transparansi dan dasar perhitungan pemangkasan tersebut,” jelas mantan wartawan tersebut.
Untuk itu, rombongan tim dari Sekretariat Wapres akan disambut dan didampingi langsung oleh Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, bersama jajaran organisasi perangkat daerah terkait.
Afni menegaskan bahwa meskipun Kabupaten Siak dikenal sebagai daerah penghasil minyak, industri kehutanan, dan perkebunan kelapa sawit yang besar, pemenuhan infrastruktur dasar seperti jalan darat di wilayah pinggiran masih memerlukan intervensi serius.
“Kami berharap turunnya tim dari pusat ini bukan sekadar agenda seremonial administrative, melainkan betul-betul membawa jalan keluar atas persoalan sosial dan infrastruktur yang dihadapi masyarakat 3T di Siak,” pungkasnya. (Dd)
Tidak ada Respon