PEKANBARU, LintasPena.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Joni Maryanto, S.Pi., M.Si., mengikuti kegiatan koordinasi dan asistensi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Riau, Rabu (18/11/2026). Didampingi Kasubbag Umum Disdikbud Inhu, Yurnalis Alanshori, S.Pd.SD., kunjungan ini bertujuan mengevaluasi hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 sekaligus mematangkan persiapan menghadapi penilaian Tahun 2027.
Langkah ini merupakan komitmen Disdikbud Inhu dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Disdikbud Inhu berkonsultasi langsung dengan tim Ombudsman Riau untuk membedah hasil penilaian tahun 2025. Evaluasi ini menjadi acuan penting guna memetakan titik lemah layanan yang masih ditemukan di lapangan agar langkah perbaikannya lebih terarah.
Plt. Kadisdikbud Inhu, Joni Maryanto, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin upaya ini berhenti sebatas pemenuhan formalitas penilaian semata. Manfaat perbaikan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari urusan administrasi, perizinan, hingga pelayanan di satuan pendidikan.
“Kami datang ke Ombudsman untuk belajar dan berbenah. Apa yang masih kurang pada penilaian 2025, kami perbaiki. Target kami, pada penilaian 2027 nanti Disdikbud Inhu semakin patuh pada standar pelayanan dan semakin dipercaya masyarakat,” ujar Joni Maryanto.
Ia menambahkan, Ombudsman memberikan banyak masukan konstruktif terkait pemenuhan standar pelayanan. Masukan tersebut mencakup penyusunan maklumat pelayanan, standar operasional prosedur (SOP), kelengkapan sarana prasarana, kompetensi petugas, hingga mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.
Menindaklanjuti hasil asistensi tersebut, Kasubbag Umum Disdikbud Inhu, Yurnalis Alanshori, menyatakan pihaknya akan segera melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan internal dinas maupun di sekolah-sekolah.
“Kami akan pastikan standar pelayanan terpasang jelas, petugas memahami tugasnya, dan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tuntas. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang tidak menyulitkan masyarakat,” kata Yurnalis.
Selain itu, Disdikbud Inhu juga akan memperketat pengawasan internal dan kedisiplinan aparatur. Setiap unit layanan dipastikan memiliki alur kerja yang jelas guna mencegah potensi maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, maupun pengabaian layanan.
Melalui pembenahan yang berkelanjutan ini, Disdikbud Inhu optimistis dapat meraih hasil yang lebih maksimal pada Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2027, sekaligus menghadirkan layanan pendidikan yang responsif, mudah diakses, dan berkualitas bagi warga Kabupaten Indragiri Hulu. (AJ)












Tidak ada Respon