BATAM, LINTASPENA.COM – Pemerintah Kota Batam menyiapkan tambahan anggaran untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Tambahan anggaran tersebut diprioritaskan bagi program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari penanganan banjir, penyediaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, hingga penanganan persampahan.
Komitmen itu disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat memaparkan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026).
Dalam rancangan tersebut, total belanja daerah Pemerintah Kota Batam diusulkan meningkat cukup signifikan, yakni dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 4,84 persen.
Kenaikan anggaran itu disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan tema “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi”.
Selain memperkuat operasional pemerintahan, Pemko Batam juga meningkatkan porsi investasi melalui belanja modal yang naik sebesar 7,48 persen, dari Rp842,53 miliar menjadi Rp905,55 miliar.
Menurut Wali Kota Amsakar Achmad, tambahan belanja modal tersebut akan diarahkan secara masif untuk penyediaan sarana pendidikan, termasuk pengadaan armada bus sekolah yang baru.
Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pembangunan sarana kesehatan, penanganan titik banjir, peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU), penanganan sampah, pembangunan utilitas kawasan perumahan, serta pemasangan marka jalan.
Seluruh program tersebut diprioritaskan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Batam dalam sisa waktu pelaksanaan anggaran tahun berjalan.
Di samping itu, belanja operasi juga mengalami penyesuaian sebesar 4,45 persen menjadi Rp3,59 triliun, yang digunakan untuk operasional perangkat daerah serta pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3.
Sebagai langkah penyeimbang keuangan, Pemko Batam melakukan efisiensi pada Belanja Tidak Terduga (BTT) yang diturunkan dari Rp19,24 miar menjadi Rp11,33 miliar, atau berkurang sebesar 41,13 persen.
Secara keseluruhan, kebijakan belanja pada Perubahan APBD 2026 ini disusun guna mendukung lima prioritas pembangunan Kota Batam, termasuk penguatan sektor ekonomi unggulan, infrastruktur modern, hingga reformasi birokrasi. (Darman)
Tidak ada Respon