BAGANSIAPIAP, LintasPena.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir terus mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan dan tertib administrasi keuangan di tingkat kepenghuluan. Upaya tersebut diperkuat melalui Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2026 yang digelar di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (19/10/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman aparatur kepenghuluan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel. Fokus utama pelatihan mencakup pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, S.T., M.IP., yang hadir mewakili Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Acara ini dihadiri oleh staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta Datuk dan Datin Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir.
Turut hadir sebagai narasumber dan mitra strategis yakni Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., Ak., M.Si., CFE, CFrA, CA, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau, YFR Hermiyana, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir, Basri.
Dalam sambutannya, Sarman Syahroni menekankan pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab aparatur dalam mengelola anggaran desa. Ia mengingatkan agar setiap pelaksanaan kegiatan dan transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Pengelolaan pajak yang tertib juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, aparatur kepenghuluan diharapkan semakin cermat dalam melaksanakan administrasi keuangan, memenuhi kewajiban perpajakan, serta memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan,” ucap Sarman.
Selain aspek perpajakan, optimalisasi aplikasi Siskeudes juga menjadi sorotan utama. Menurut Sarman, sistem digital ini sangat membantu proses pencatatan keuangan desa agar lebih rapi dan minim kesalahan administratif.
“Aplikasi ini mendukung proses administrasi dan pencatatan keuangan desa, sehingga penggunaannya perlu dioptimalkan oleh aparatur yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di tingkat kepenghuluan,” tambahnya.
Melalui pembinaan berkelanjutan bersama BPKP dan DJP Riau ini, Pemkab Rokan Hilir berharap ketelitian aparatur meningkat di setiap tahapan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan. Dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel, pemerintah kepenghuluan diharapkan mampu mendorong pembangunan dan pelayanan masyarakat secara lebih efektif. (Inf/Irin)
Tidak ada Respon