PEKANBARU, LINTASPENA.COM – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau menyatakan pertumbuhan ekonomi Bumi Lancang Kuning pada Triwulan I 2026 tetap terjaga di level 4,89 persen secara year on year (yoy). Meskipun sedikit melandai dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 4,9 persen, stabilitas ekonomi Riau dinilai tetap kokoh berkat sokongan sumber daya alam, bonus demografi, dan lonjakan transaksi digital.
Capaian tersebut dipaparkan dalam acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Riau Triwulan I 2026 di Aula Lancang Kuning BI, Pekanbaru, Selasa (28/7/2026). Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Helmi D, beserta jajaran pemangku kepentingan daerah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, menegaskan bahwa Riau masih mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pilar penopang utama perekonomian di Pulau Sumatera. Kekuatan ini bersumber dari melimpahnya sektor komoditas andalan, mulai dari minyak dan gas (migas) hingga industri pulp and paper.
Namun, di balik potensi besar tersebut, Panji mengingatkan tantangan klasik yang masih membayangi Riau, yakni ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
“Kita daerah yang kaya, tetapi defisit pangan. Akibatnya, Riau sangat bergantung pada daerah lain. Saat provinsi pemasok mengalami kendala, seperti bencana alam, kita langsung terdampak dan ikut kesusahan,” ujar Panji Achmad.
Selain faktor komoditas, BI Riau menyoroti keuntungan strategis dari sisi demografi. Saat ini, sekitar 70 persen penduduk Riau berada pada klaster usia produktif. Angka ini menjadi modal stimulus yang sangat besar untuk menggerakkan roda ekonomi daerah jangka panjang.
Dari aspek moneter, laju inflasi di Provinsi Riau dilaporkan masih berada di dalam rentang target yang aman dan terkendali.
Menariknya, BI mencatat pola konsumsi masyarakat Riau yang unik. Hingga pertengahan 2026 ini, tren penggunaan uang tunai di Riau tergolong masih sangat kuat. Fenomena ini tercermin dari posisi outflow (uang keluar) dari brankas Bank Indonesia yang jauh lebih besar dibandingkan uang yang masuk kembali (inflow).
Kendati demikian, adopsi sistem pembayaran nontunai lewat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga mengalami lompatan yang signifikan di tengah masyarakat.
“Bukan berarti digital tidak berkembang, justru QRIS tumbuh pesat. Hanya saja dari sisi nominal memang belum bisa mengalahkan tunai karena QRIS dibatasi maksimal Rp10 juta per transaksi, sementara tunai bisa jauh lebih besar,” jelas Panji.
Melalui rilis laporan berkala ini, Bank Indonesia berharap seluruh pemangku kebijakan dapat menyamakan persepsi terhadap kondisi riil di lapangan. Data makro ini diharapkan menjadi landasan kuat untuk mempererat sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan instansi terkait demi menjaga stabilitas serta memitigasi risiko ekonomi Riau ke depan. (Dz)
Tidak ada Respon