INHU, LintasPena.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Penyampaian dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Inhu di Aula Lantai II Kantor Sementara DPRD Inhu, Selasa (17/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Inhu, Sabtu Pradansyah Sinurat. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Inhu Ir. H. Hendrizal, M.Si., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, camat, serta tamu undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Inhu memaparkan perlunya penyesuaian pada Ranperda APBD 2027. Langkah ini diambil menyusul turunnya alokasi dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp58,49 miliar.
Membacakan pidato pengantar Bupati Inhu, Wakil Bupati Hendrizal menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat akibat keterbatasan keuangan daerah dan berkurangnya dana transfer pusat.
Pada rancangan awal, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,265 triliun dengan rencana belanja daerah Rp1,275 triliun. Namun, setelah adanya penyesuaian transfer ke daerah, proyeksi pendapatan menyusut sekitar Rp58,49 miliar menjadi Rp1,206 triliun.
Penurunan ini mengharuskan pemerintah daerah merombak struktur rencana belanja secara menyeluruh agar postur APBD tetap realistis, sehat, dan dapat dilaksanakan.
Menyikapi kondisi fiskal tersebut, Pemkab Inhu menerapkan efisiensi ketat pada pos belanja yang tidak mendesak. Pemangkasan dilakukan secara selektif dengan tetap mengamankan belanja wajib dan mengikat, seperti belanja pegawai, sektor pendidikan, jaminan kesehatan, serta kebutuhan dasar pemerintahan dan pelayanan publik.
“Di tengah keterbatasan fiskal ini, kita harus memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tidak terganggu. Efisiensi dilakukan pada belanja yang tidak prioritas, sementara belanja wajib, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar pemerintahan tetap kita utamakan,” tegas Wabup Hendrizal.
Ia menambahkan, penyesuaian anggaran ini bukan berarti menghentikan program pembangunan, melainkan menajamkan skala prioritas agar setiap rupiah APBD memberi dampak nyata bagi warga.
Agar penghitungan ulang belanja berjalan cermat, Pemkab Inhu meminta waktu dua hari untuk melakukan penyesuaian sebelum masuk ke tahap pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Permintaan tersebut disambut baik oleh pimpinan dewan. Ketua DPRD Inhu, Sabtu Pradansyah Sinurat, menyatakan pihaknya memahami tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Namun, ia menekankan agar proses pembahasan tetap berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada publik.
“APBD adalah instrumen utama pembangunan daerah. Kita harus memastikan pembahasannya cermat, meskipun ada penurunan transfer. DPRD akan mengawal agar belanja yang disusun tetap pro rakyat, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” ujar Sabtu.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 dari pihak eksekutif kepada legislatif. Tahapan selanjutnya akan diisi dengan penyampaian pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan teknis di tingkat komisi agar APBD 2027 dapat disahkan tepat waktu. (AJ)












Tidak ada Respon