ROHIL, LintasPena.com — Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir menjatuhkan vonis bebas murni terhadap Syahrizal Tanjung alias Rizal bin Alm. Ramli Tanjung. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menolak seluruh tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada persidangan yang digelar Selasa (10/11/2026).
Sidang putusan tersebut dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Tia Rusmaya, S.H., M.H., serta didampingi oleh Ari Wibowo, S.H., M.Kn., dan Nadia Septianie, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PN Rokan Hilir menyatakan:
- Menyatakan Terdakwa Syahrizal Tanjung alias Rizal bin Alm. Ramli Tanjung tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah atas dakwaan subsider.
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.
- Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya.
Mengenai barang bukti, Majelis Hakim menetapkan satu karung goni berisi kulit kabel, lima pisau cutter, dan sembilan serpihan isolator dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bambang Hermanto. Sementara itu, satu unit sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi BM 5377 XY diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan g UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
Usai persidangan, S. Toto Hulu, S.H., selaku Kuasa Hukum terdakwa, menyambut baik dan mengapresiasi keputusan tersebut. “Kami sangat menghargai ketegasan Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara berdasarkan kebenaran hukum. Prinsip hukum dasar adalah siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan. Jika pembuktian tidak cukup, maka kebebasan adalah hak mutlak terdakwa,” ujar Toto.
Ia menambahkan bahwa selama proses persidangan, alat bukti yang sah untuk mengaitkan kliennya dengan tindak pidana tersebut sangat minim. Satu-satunya poin tuduhan hanya bersumber dari keterangan saksi yang juga berstatus tersangka dalam perkara ini, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kokoh.
“Syahrizal Tanjung tidak terbukti bersalah, maka ia berhak bebas murni. Putusan ini menjadi pengingat penting bahwa tuduhan tanpa pembuktian yang sah tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk merampas kemerdekaan seseorang. Konsekuensi logis dari putusan ini adalah pemulihan total terhadap hak-hak materiil maupun immateriil klien kami selama masa penahanan,” tegasnya.
Sebagai informasi, dalam nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan pada Senin (2/11/2026), Kuasa Hukum sempat menyoroti adanya sejumlah pelanggaran prosedur hukum (due process of law) yang mendasar dalam penanganan perkara ini.
Fakta persidangan mengungkap bahwa Syahrizal Tanjung ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Rokan Hilir di kediamannya, kawasan Manggala, Kelurahan Banjar XII, pada Rabu (27/5/2026) tanpa disertai Surat Perintah Penangkapan yang sah. Selain itu, penangkapan dan penyitaan satu unit sepeda motor milik terdakwa juga dinilai cacat prosedur karena dilakukan tanpa administrasi penyitaan resmi, yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. (Irin)
Tidak ada Respon