SERANG, LintasPena.com – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar) Provinsi Riau, Edy Afrizal, menyumbangkan pemikiran terkait upaya pengurangan risiko bencana dalam Forum Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD se-Indonesia. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 yang dipusatkan di Provinsi Banten, Rabu (14/10/2026).
Salah satu poin utama yang dipaparkan Edy adalah keberhasilan strategi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Model penanganan karhutla di Riau dinilai efektif karena mengedepankan kolaborasi intensif antara satgas darat dan udara yang melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta kelompok masyarakat.
“Keikutsertaan BPBD Riau dalam agenda nasional ini merupakan bentuk dukungan Pemprov Riau terhadap penguatan kesiapsiagaan bencana di Indonesia. Riau memiliki pengalaman nyata di mana semua unsur saling bersinergi dan bertanggung jawab dalam penanganan karhutla,” ujar Edy.
Forum yang berlangsung pada 13 hingga 15 Oktober 2026 ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk berkonsolidasi, bertukar pengalaman, serta menyelaraskan kebijakan mitigasi daerah dengan program nasional. Menurut Edy, keselarasan ini penting agar langkah pencegahan bencana di lapangan dapat dieksekusi secara terarah dan terpadu.
Pertemuan Forum Kalaksa BPBD se-Indonesia tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari. Selain rapat koordinasi, peringatan Bulan PRB 2026 juga diisi dengan simulasi aktivasi sirene tsunami, evakuasi mandiri tingkat desa, serta diskusi implementasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD).
Melalui momentum ini, BPBD Riau berkomitmen memanfaatkan hasil konsolidasi nasional untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di daerah. Langkah mitigasi, peningkatan kesiapsiagaan, dan kolaborasi multipihak akan terus ditingkatkan demi meminimalkan dampak ancaman bencana serta melindungi masyarakat secara berkelanjutan. (Fn)
Tidak ada Respon