KUANSING, LintasPena.com – Gunakan Strategi Green Policing, Wakapolda Riau Pimpin Pemusnahan 1.167 Rakit PETI di Kuansing. Wakapolda Riau, Brigjen Pol Hengki Haryadi, memimpin langsung operasi besar-besaran yang menyasar ratusan titik tambang ilegal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) pada Kamis (23/4/2026).
Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Afdeling IV Estate Bukit Payung PT KTBM, Desa Pantai, terungkap bahwa aparat telah mengambil tindakan terhadap 1.167 unit rakit tambang ilegal. Ribuan rakit tersebut dimusnahkan oleh tim gabungan sejak awal tahun hingga April 2026 guna memastikan siklus operasional penambang liar terputus secara total di lapangan.
Operasi masif ini menyentuh sedikitnya 210 lokasi berbeda yang tersebar di wilayah hukum Polres Kuansing. Penindakan ini merupakan respons nyata kepolisian atas degradasi ekosistem Sungai Kuantan yang kian mengkhawatirkan, mengingat aliran sungai tersebut merupakan urat nadi kehidupan utama bagi masyarakat lokal di Negeri Kenegerian.
Brigjen Pol Hengki menegaskan, aktivitas PETI tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai alam secara mendalam. Ia menekankan penggunaan strategi Green Policing yang tidak hanya mengedepankan aspek represif, namun juga preventif dan edukatif demi mengembalikan fungsi alam sembari memastikan hukum tetap tegak tanpa kompromi bagi perusak lingkungan.
Data dari Ditreskrimsus Polda Riau menunjukkan keberhasilan pengungkapan 29 kasus PETI dengan total 54 tersangka yang kini telah diamankan. Angka penangkapan yang signifikan selama empat bulan terakhir ini menjadi cermin betapa masifnya jaringan tambang ilegal yang selama ini beroperasi di wilayah tersebut.
Selain melumpuhkan alat produksi, pihak kepolisian juga berhasil memutus rantai logistik para pelaku dengan menyita sekitar 4,5 ton solar subsidi yang digunakan untuk mesin PETI. Dalam operasi terbaru, dua orang tersangka penyelundup BBM turut diciduk, sebagai langkah strategis untuk menghentikan operasional mesin-mesin perusak aliran sungai.
Pendekatan penegakan hukum kali ini terasa berbeda karena melibatkan unsur kearifan lokal, seperti Lembaga Adat dan Dubalang, sebagai penjaga living law. Pelibatan tokoh adat diharapkan mampu memperkuat kesadaran kolektif masyarakat bahwa merusak lingkungan adalah pelanggaran moral berat dalam tatanan adat setempat yang tidak dapat ditoleransi.
Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Polda Riau dan kini tengah menggodok sanksi sosial bagi para pelaku di tingkat akar rumput. Ia menilai penanganan PETI harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek hukum hingga pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki alternatif penghasilan yang ramah lingkungan.
Sebagai penutup, sinergi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penegakan hukum semata, melainkan berlanjut pada upaya restorasi lahan dan sungai yang telah rusak. Dengan kolaborasi yang solid antara aparat, pemerintah, dan tokoh masyarakat, Sungai Kuantan diharapkan dapat kembali lestari bagi kepentingan generasi mendatang di Bumi Lancang Kuning.(Dz)
Tidak ada Respon