PEKANBARU, LintasPena.com – Perguruan tinggi memegang peranan krusial dalam melahirkan gagasan kritis terhadap berbagai persoalan publik. Oleh sebab itu, ruang akademik wajib dijaga sebagai zona bebas untuk menguji pemikiran, menyampaikan kritik, sekaligus merumuskan solusi berbasis pendekatan keilmuan yang objektif.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, saat berdiskusi bersama kalangan mahasiswa di Pekanbaru, Sabtu (17/10/2026). Menurutnya, pembatasan yang jelas antara ruang akademik dan praktik pemerintahan sangat diperlukan agar proses dialektika tidak kehilangan independensi.
“Sebelum memulai sesi, saya memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa ini adalah ruang akademik. Ruang akademik harus kita pancing agar keluar gagasan-gagasan yang murni dari pemikiran keilmuan dan ketulusan hati. Jika kita tidak membuat batasan yang jelas antara praktik pemerintahan dengan ruang akademik, diskusinya akan menjadi bias,” ujar Syahrial Abdi.
Ia menjelaskan, iklim akademik seharusya tidak diarahkan untuk membenarkan suatu kebijakan atau pandangan politik tertentu. Sebaliknya, mahasiswa dan akademisi harus diberikan keleluasaan penuh untuk membedah sebuah persoalan secara objektif berdasarkan teori, data, pengalaman, dan argumentasi ilmiah.
“Di sinilah tempat tercurahnya seluruh pemikiran yang sesuai kriteria keilmuan, memiliki idealisme tinggi, sekaligus solutif terhadap berbagai permasalahan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syahrial mengungkapkan bahwa berbagai isu aktual sengaja dilemparkan ke dalam forum diskusi. Langkah ini diambil untuk memetakan sejauh mana kalangan intelektual membaca dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Perspektif ini dinilai penting karena kampus memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah.
Ia juga menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau sama sekali tidak alergi terhadap kritik, terutama yang lahir dari proses kajian akademik. Masukan yang disampaikan secara objektif justru menjadi bahan evaluasi berharga bagi jalannya roda pemerintahan.
Bagi Syahrial, pertemuan antara birokrat dan insan perguruan tinggi dapat menjadi ruang dialog yang saling memperkaya. Pemerintah membawa pengalaman empiris dari lapangan, sementara akademisi menghadirkan pisau analisis keilmuan untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda.
“Kami tidak anti-kritik. Masukan-masukan terkait jalannya pemerintahan hari ini tentu kami terima dengan terbuka sebagai metode pembelajaran yang tepat untuk perbaikan ke depan,” pungkas Sekdaprov Riau tersebut. (Sf)
Tidak ada Respon