Paripurna DPRD Riau Ketuk Palu Ranperda APBD 2027, Belanja Daerah Diproyeksikan Rp9,907 Triliun

Meni
Paripurna DPRD Riau Ketuk Palu Ranperda APBD 2027, Belanja Daerah Diproyeksikan Rp9,907 Triliun
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto (kedua kiri), dan Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto (tengah), menunjukkan dokumen persetujuan bersama Ranperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (16/11/2026). (Foto: Ist)
A-AA+A++

PEKANBARU, LintasPena.com – Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp10,007 triliun dengan proyeksi belanja daerah sebesar Rp9,907 triliun.

Persetujuan bersama itu dicapai setelah melalui rangkaian pembahasan antara eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin (16/11/2026).

Kesepakatan ini menjadi tahapan krusial dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah tahun mendatang. Melalui persetujuan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD berkomitmen memastikan pengelolaan anggaran berjalan terukur, sesuai prioritas pembangunan, serta berdampak langsung bagi masyarakat di seluruh wilayah Riau.

Dalam pendapat akhirnya, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan bahwa persetujuan Ranperda APBD 2027 merupakan buah dari proses penyusunan, pembahasan, dan penyesuaian bersama antara Pemprov Riau dan DPRD. Ia mengapresiasi pimpinan serta seluruh anggota dewan yang telah memberikan masukan dan dukungan selama proses pembahasan berlangsung.

“Alhamdulillah, setelah melalui rangkaian tahapan penyusunan dan pembahasan bersama, hari ini kita sampai pada tahap persetujuan Ranperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas dukungan, masukan, serta saran yang telah diberikan,” ujar SF Hariyanto.

Ia merinci, rencana pendapatan daerah Provinsi Riau pada 2027 sebesar Rp10,007 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6,992 triliun, pendapatan transfer Rp3,005 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp9,254 miliar. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp9,907 triliun.

Komposisi ini menempatkan PAD sebagai tulang punggung struktur pendapatan daerah. Dengan kontribusi sekitar 69,87 persen dari total pendapatan yang direncanakan, kemandirian PAD menjadi faktor penentu kemampuan fiskal Pemprov Riau dalam membiayai berbagai program pembangunan.

SF Hariyanto menegaskan bahwa penyusunan anggaran telah disesuaikan dengan kapasitas pendapatan daerah dan kebutuhan belanja prioritas. Karena itu, seluruh perangkat daerah dituntut mengelola anggaran secara cermat sesuai aturan yang berlaku.

“Kita berharap seluruh perencanaan pendapatan dan belanja daerah ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan. Yang terpenting, anggaran yang telah disepakati bersama ini mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Riau,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa persetujuan APBD 2027 merupakan hasil kerja kolaboratif antara legislatif dan eksekutif. Ia berharap kesepakatan ini menjadi pijakan kuat bagi pelaksanaan program pembangunan yang berpihak pada kepentingan publik.

“Persetujuan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan hasil proses pembahasan dan kerja bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau. Kita berharap anggaran yang telah disepakati ini digunakan secara tepat sasaran dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ungkapnya.

Kaderismanto juga menekankan pentingnya menjaga koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal realisasi anggaran pascapenetapan. Menurutnya, fungsi pengawasan dan evaluasi harus berjalan optimal agar setiap program tidak melenceng dari prioritas yang telah disepakati.

“Setelah APBD ini disetujui, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk mengawal pelaksanaannya. Kami berharap seluruh program yang direncanakan dapat direalisasikan secara transparan dan tetap mengutamakan kebutuhan masyarakat Riau,” tutupnya.

Setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD, dokumen Ranperda APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalani proses evaluasi. Tahapan ini bertujuan memastikan kesesuaian rancangan anggaran daerah dengan kebijakan nasional, kepentingan umum, serta peraturan perundang-undangan. (Adv/Sf)

iklan pemkab rohil cegah stunting pada anak

Pos Terkait

Read Also

Bangun Kesadaran Pajak Generasi Muda, Plt Gubri: Pajak Bukan Sekadar Pungutan, tapi untuk Pembangunan

PEKANBARU, LintasPena.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF...

Plt Gubei SF Hariyanto Dukung Program FLPP, BTN Realisasikan 4.500 Rumah Subsidi di Riau Selama 2026

PEKANBARU, LintasPena.com – Pelaksana Tugas (Plt) Gubenur Riau...

iklan-pemkab-rohil waspada malaria

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *