BAGANSIAPIAPI, LintasPena.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada sektor administrasi kepegawaian. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah melaksanakan perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Rohil.
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, saat meninjau proses perekaman TTE di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026). Dalam peninjauan itu, Bupati turut didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola administrasi kepegawaian berbasis digital agar proses pelayanan berlangsung lebih tertib, efisien, dan akuntabel.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, S.H., menyambut baik kehadiran Bupati beserta jajaran. Menurutnya, perhatian langsung pimpinan daerah menjadi dukungan moral bagi percepatan transformasi digital di lingkungan birokrasi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.
Ia menjelaskan bahwa penerapan TTE diarahkan untuk mempermudah administrasi kontrak kerja pegawai secara digital dan terintegrasi pada masa mendatang, sekaligus mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.
Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, menerangkan bahwa perekaman TTE merupakan bagian dari validasi identitas digital tenaga PPPK Paruh Waktu melalui sinergi teknis antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil. Validasi ini krusial dalam pengelolaan data yang berkaitan dengan hubungan kerja pegawai.
“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan, akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,” terang Yulisma.
Dalam pelaksanaannya, Juliandra mengakui sempat terjadi kendala teknis berupa keterlambatan jaringan yang memengaruhi koneksi ke server selama beberapa menit saat proses penjemputan data. Namun, kesiapan sumber daya manusia (SDM) teknis di lapangan membuat gangguan tersebut segera teratasi sehingga perekaman kembali berjalan lancar.
“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.
Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu ini merupakan tindak lanjut komitmen bersama dalam pemanfaatan aplikasi SIKOPAR (Sistem Informasi Kontrak ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu). Melalui integrasi TTE dan aplikasi SIKOPAR, Pemkab Rohil berharap kualitas pelayanan administrasi dan akurasi data kepegawaian semakin meningkat guna mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik yang transparan. (Inf/Irin)
Tidak ada Respon