PEKANBARU, LintasPena.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Catatan penting ini mencakup optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, penguatan belanja modal, peningkatan kinerja BUMD, hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rekomendasi tersebut dibacakan langsung oleh Juru Bicara Banggar DPRD Riau, Edi Basri, dalam Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (28/9/2026).
Edi menjelaskan, Banggar bersama TAPD telah membedah struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan serta evaluasi pelaksanaan APBD pada semester pertama 2026.
“Tujuannya untuk memastikan APBD tetap relevan dan responsif terhadap dinamika pembangunan, serta efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Edi Basri.
Pada sektor pendapatan, Banggar mendorong Pemprov Riau melakukan pemetaan menyeluruh terhadap potensi pajak daerah, retribusi, aset, hingga dividen BUMD. Banggar juga meminta optimalisasi Satgas Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat langkah yang terukur.
Edi menegaskan, urusan menggenjot pendapatan daerah tidak boleh hanya dibebankan kepada badan pengelola keuangan saja, melainkan harus melibatkan komitmen seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain pendapatan, Banggar menyoroti kualitas belanja daerah. Rekomendasi yang diajukan meliputi evaluasi belanja pegawai, efisiensi belanja barang/jasa, penguatan belanja modal, serta penuntasan isu krusial seperti distribusi BBM dan pencegahan karhutla.
Menurut Edi, keterbatasan fiskal daerah saat ini harus dijawab dengan perbaikan kualitas pengelolaan anggaran, bukan sekadar memotong belanja secara serampangan.
“Dalam kondisi fiskal yang terbatas, diperlukan keberanian melakukan efisiensi pada belanja non-prioritas dan mengarahkan anggaran kepada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. APBD harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar instrumen pembiayaan pemerintah,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menegaskan bahwa seluruh catatan Banggar wajib menjadi atensi eksekutif. Langkah ini penting untuk menjamin pelayanan publik dan penguatan ekonomi di Bumi Lancang Kuning tidak kendur.
“Kita ingin memastikan pembangunan Riau terus bergerak dan perekonomian masyarakat semakin kuat melalui komitmen anggaran ini,” pungkas Kaderismanto. (Darman)
Tidak ada Respon