Jakarta, Lintaspena.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melelang proyek pengadaan kalender sejumlah Rp955 juta dari anggaran APBN 2022.
Tender tersebut dibuat pada 23 Agustus 2022. Tahap tender saat ini adalah ‘pengumuman pascakualifikasi’. Tender ini berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR.”Jenis pengadaan: pengadaan barang. Metode pengadaan: Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur. Tahun anggaran APBN 2022.
Nilai Pagu Paket Rp955.737.000. Nilai HPS Paket Rp901.875.000,” demikian tertulis dalam situs LPSE DPR.
Kontrak tersebut berjenis lumsum atau dibayarkan sekaligus. Adapun lokasi pekerjaan berada di gedung DPR RI yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Proyek ini menuai kritik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Formappi Lucius Karus minta proyek kalender ini untuk dihentikan atau dikurangi anggarannya.
“Proyek kalender ini harus dihentikan atau dikurangi anggarannya. DPR sesekali bisa mengadakan kalender sederhana sekaligus mau memperlihatkan kepedulian mereka kepada rakyat,” kata Lucius saat dihubungi, Sabtu (27/8).
Kenaikan harga BBM, kata Lucius, jelas memperlihatkan kondisi perekonomian yang sulit sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan yang tidak populis.
Dia mengatakan di tengah kondisi seperti itu, sulit rasanya memahami bagaimana kondisi perekonomian yang sulit itu tak memengaruhi rencana-rencana DPR yang akan menyedot anggaran negara untuk kebutuhan yang sama sekali tak ada kaitannya dengan perekonomian rakyat seperti pembuatan kalender.
“Jangankan menyumbang pikiran untuk membantu rakyat di tengah rencana menaikkan BBM, DPR justru terlihat seolah-olah menyindir rakyat dengan tetap bersolek pakai kalender mahal di hadapan situasi perekonomian sulit yang dihadapi bangsa,” kritik Lucius. **(Cnnindonesia)
Tidak ada Respon