GUNUNGSITOLI, LINTASPENA.COM – Sebanyak lima orang anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Tuhegeo II, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, Sumatera resmi telah dilantik oleh Walikota Gunungsitoli melalui Camat Gunungsitoli Idanoi.

Kegiatan upacara pengambilan sumpah dan pelantikan anggota BPD Masa Keanggotaan 2022-2028 dan pemberhentian anggota BPD masa 2017-2022. Hal ini disampaikan kepala Desa Tuhegeo II, Yaredi Laoli saat dijumpai wartawan dikediamannya. Senin (14/03/2022).

Pemdes Tuhegeo II, Yaredi Laoli Sangat mengucapkan terimakasih banyak atas pelantikan BPD Khususnya diwilayah Pemerintahan Desa Tuhegeo II telah berjalan dengan baik.

“Terimakasih yang sebesar besarnya atas pengabdian dan sumbangsih anggota BPD masa keanggotaan 2017-2022 serta mengucapkan terimakasih kepada camat Gunungsitoli Idanoi atas dilantiknya anggota BPD Tuhegeo II periode 2022-2028, “Ujarnya.

Dikatakannya, adapun struktur Kepengurusan Badan Permusywaratan Desa (BPD) yang baru dilantik itu yakni Ketua terpilih Noferi Laoli, Wakil ketua Ediyusu Laoli, Sekretaris Desimira Laoli, Anggota Econi Laoli dan Fatisokhi Laoli.

“Mudah mudahan nantinya BPD juga sebagai pengontrol penampung aspirasi daripada masyarakat dan juga penunjang kegiatan yang bersifat membangun demi kemajuan didalam desanya, “cetus kades.

Ditempat Berbeda, Salah seorang Warga, Yamoni Laoli Mengucapkan selamat kepada BPD yang Baru dilantik kiranya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai sumpah janji yang telah diucapkan.

Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Bahwa fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

“Dari tiga tugas itu sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa, “Jelasnya.

Selain itu, Yamoni Laoli menuturkan bahwa BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

Dimana, dengan keadaan seperti sekarang ini harusnya BPD bersama kepala desa serta perangkat desa dapat saling bekerjasama dengan baik dengan saling support tanpa mencari kesalahan-kesalahan dan tetap mencari solusi dalam mengatasi permasalah yang ada di desa.

“Kita berharap BPD harus mampu bekerjasama dan membangun komunikasi harmonis dengan kepala desa, perangkat desa, sehingga program kegiatan desa dapat berjalan dengan baik yang ujungnya akan dapat memajukan desa, “Pungkasnya.

(Arius Mendröfa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *