Skrol untuk membaca pos
benner_hari_jadi_muba

Tekan Inflasi Akhir Tahun 2026, Pemkab Kampar Sinergikan Stabilitas Harga dan Swasembada Pangan

Meni
Tekan Inflasi Akhir Tahun 2026, Pemkab Kampar Sinergikan Stabilitas Harga dan Swasembada Pangan
Suasana Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti secara virtual oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dari Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar. (Foto: Istimewa)
A-AA+A++

KAMPAR, LintasPena.com – Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar pada Senin (12/10/2026). Rakor kali ini dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Sarana Prasarana dan Energi Penyuluhan Pertanian dalam Rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian. Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah, terutama menjelang kuartal terakhir tahun 2026.

Mendagri meminta seluruh kepala daerah untuk terus memantau dan menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan di wilayah masing-masing. Langkah antisipatif ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi fluktuasi harga global maupun domestik.

Pada momen yang sama, dilakukan penandatanganan SEB oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Mendagri Tito Karnavian. Regulasi bersama ini berfokus pada penguatan pengelolaan fasilitas, infrastruktur, serta optimalisasi penyuluhan pertanian guna mempercepat swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Mentan Andi Amran Sulaiman menyoroti peran strategis penyuluh pertanian sebagai ujung tombak swasembada pangan. Ia menegaskan bahwa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan para tenaga penyuluh di daerah harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar pendampingan kepada petani berjalan optimal.

“Kita harus memperkuat tenaga penyuluh pertanian. Infrastruktur penyuluhan, BPP, dan tenaga penyuluh harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Kita ingin tenaga penyuluh hadir langsung di tengah petani, bukan di belakang meja. Melalui SEB ini, pemerintah daerah wajib memberikan dukungan operasional penuh bagi mereka,” tegas Andi Amran.

Merespons arahan tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menyukseskan program pengendalian inflasi daerah serta menyelaraskan kebijakan ketahanan pangan dengan pemerintah pusat.

Ahmad Yuzar menilai bahwa pengendalian harga di pasar dan penguatan sektor hulu pertanian adalah dua poin yang tidak bisa dipisahkan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

“Pengendalian inflasi dan penguatan sektor pertanian saling berkaitan erat demi mewujudkan ketahanan pangan daerah. Oleh karena itu, Pemkab Kampar akan terus meningkatkan koordinasi lintas sektor dan memaksimalkan peran penyuluh pertanian di lapangan agar produktivitas petani kita terjaga dan pasokan pangan tetap aman,” pungkas Ahmad Yuzar. (Yn)

Pos Terkait

Read Also

Dukung Swasembada Pangan, Kapolda Sumsel Ikuti Penanaman Bawang Putih Serentak

MUARA ENIM, LINTASPENA.COM – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel)...

Resmi Dilantik Jadi Sekda Kampar, Ardi Mardiansyah Diminta Bupati Ahmad Yuzar Perkuat Birokrasi dan Pelayanan

BANGKINANG, LintasPena.com – Roda birokrasi Pemerintahan Kabupaten (Pemkab)...

Dinas pendidikan Kabupaten Bekasi

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *