PEKANBARU, LINTASPENA.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah dinilai belum cukup jika belum mampu memberikan dampak atau intervensi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat luas. Oleh karena itu, otoritas pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk terus mendorong agar setiap indikator grafik pertumbuhan ekonomi mampu berkontribusi konkret. Prioritas utamanya diarahkan pada penciptaan lapangan kerja baru, eskalasi mutu pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan infrastruktur sirkular di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
Prinsip dasar pembangunan ekonomi tersebut disampaikan secara formal oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi D. Pernyataan ini dipaparkan saat dirinya menghadiri agenda rilis resmi indikator makro ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau yang digelar di Kota Pekanbaru pada Rabu (5/8/2026). Kehadiran jajaran Pemprov Riau ini sekaligus menjadi bentuk atensi khusus dalam memantau perkembangan struktur ekonomi makro daerah secara berkala.
Menurut pandangan Helmi D, indikator pertumbuhan ekonomi memang menjadi salah satu instrumen krusial dalam mengukur keberhasilan sumbu kemajuan pembangunan di suatu daerah. Kendati demikian, pencatatan angka indeks tersebut sama sekali tidak boleh dipandang secara sempit sebatas agregat angka statistik di atas kertas semata. Esensi fundamental dari pergerakan ekonomi tersebut harus ditransformasikan menjadi gambaran riil di lapangan berupa meningkatnya daya beli dan kualitas hidup masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik akan menghasilkan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan infrastruktur dan layanan publik. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi bukan hanya sekadar angka-angka statistik, melainkan cerminan kesejahteraan masyarakat,” urai Helmi D secara lugas di hadapan jajaran pejabat struktural BPS Riau dan instansi sektoral yang hadir.
Lebih lanjut, Helmi memaparkan bahwa guna merealisasikan sebuah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, diperlukan rumusan perencanaan yang matang, ketepatan arah kebijakan, serta kuatnya sinergi antar-pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, asosiasi dunia usaha, akademisi perguruan tinggi, hingga elemen masyarakat wajib berkolaborasi aktif. Sinergi kolektif ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, merangsang inovasi digital, serta meningkatkan daya saing komoditas lokal.
Asisten II Setdaprov Riau ini menilai bahwa eskalasi tantangan pembangunan pada masa kini kian kompleks seiring laju disrupsi teknologi, arus globalisasi, hingga dinamika perubahan lingkungan siber dan fisik. Konsekuensinya, aparatur pemerintah harus merespons cepat dengan cara memaksimalkan seluruh potensi internal daerah, baik dari segi penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) maupun tata kelola sumber daya alam (SDA). Langkah adaptif ini penting agar pertumbuhan ekonomi yang tercipta bersifat inklusif.
“Peluang dan tantangan global yang ada di depan mata harus kita jawab dengan formulasi kebijakan yang tepat sasaran. Kita harus mampu mengeksplorasi dan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Helmi memberikan argumentasi strategisnya mengenai peta jalan perekonomian Bumi Lancang Kuning.
Guna mengawal implementasi visi tersebut, Pemprov Riau dilaporkan terus menjalankan berbagai program intervensi sosial yang dirancang khusus untuk memperkuat jaring pengaman ekonomi masyarakat kelas bawah. Beberapa langkah taktis yang dijalankan secara konsisten mencakup penyaluran bantuan sosial (bansos), pengucuran Alokasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke tingkat desa, fasilitasi dukungan modal bagi pelaku UMKM, hingga intensifikasi berbagai program pemberdayaan ekonomi komunitas.
Di samping penguatan sektor UMKM, Helmi memberikan catatan khusus mengenai besarnya potensi sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu mesin penggerak utama (prime mover) penopang struktur perekonomian Riau. Menurut analisisnya, akselerasi program peremajaan sawit rakyat (replanting) memegang peran krusial dalam meningkatkan produktivitas kebun. Namun, keberhasilan program strategis ini di lapangan wajib ditunjang oleh kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian, terutama pemenuhan kuota pupuk subsidi.
Mengakhiri pidato sambutannya, Helmi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas konsistensi profesional BPS Provinsi Riau dalam mempublikasikan basis data statistik yang akurat, objektif, dan kredibel. Basis data makro tersebut dinilai menjadi rujukan ilmiah yang sangat vital bagi jajaran eksekutif dalam melakukan evaluasi objektivitas hasil capaian pembangunan, sekaligus menjadi instrumen navigasi dalam menyusun regulasi kebijakan agar tepat sasaran.
“Kami berharap BPS terus menghadirkan data statistik yang berkualitas sehingga dapat menjadi rujukan utama, tidak hanya bagi Pemerintah Provinsi Riau, tetapi juga bagi jajaran pemerintah kabupaten dan kota. Data berkala ini akan menjadi catatan penting bagi kami dalam melakukan evaluasi berkala serta penyempurnaan formulasi kebijakan pembangunan daerah ke depan,” pungkas Helmi D menutup pemaparannya. (Sf)
Tidak ada Respon