PEKANBARU, LINTASPENA.COM – Alokasi anggaran publikasi media dalam bentuk advertorial senilai Rp500 juta sumber dana APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2026 di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menuai sorotan tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat Angkat Keadilan Bantu Rakyat (LSM-AKBAR) mendesak Inspektorat dan Wali Kota Pekanbaru segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.
Desakan ini mencuat karena hingga kini belum ada kejelasan mengenai mekanisme penunjukan, dasar pelaksanaan kegiatan, serta daftar media penerima kerja sama tersebut.
Sekretaris Jenderal LSM-AKBAR, Virgo, menegaskan bahwa Inspektorat harus menjalankan fungsi pengawasan secara profesional demi memastikan penggunaan keuangan daerah berjalan akuntabel.
“Kami meminta Inspektorat Kota Pekanbaru melakukan audit terhadap kegiatan advertorial tersebut. Tujuannya memastikan penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” ujar Virgo kepada wartawan, Jumat (22/7/2026). Pagi.
Virgo menilai persoalan ini janggal. Sebab, Pemerintah Kota Pekanbaru telah memiliki Peraturan Wali Kota yang menetapkan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) sebagai satu-satunya pengelola resmi kerja sama media massa.
“Jika benar ada anggaran pengadaan publikasi media di Bapenda, apa dasar hukumnya? Jangan sampai memicu pertanyaan dan kecurigaan di tengah masyarakat maupun insan pers,” tegasnya.
Selain Inspektorat, LSM-AKBAR juga mendesak Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, untuk memberikan klarifikasi terbuka. Virgo mempertanyakan mengapa Bapenda memiliki porsi anggaran media yang besar, padahal Pemkot Pekanbaru sepanjang tahun 2026 ini menyatakan seluruh kerja sama media dipusatkan di Diskominfo.
“Mengapa masih ada anggaran advertorial di Bapenda? Dasarnya apa? Jangan sampai muncul dugaan monopoli anggaran atau permainan di bawah meja yang hanya dinikmati media tertentu,” cetus Virgo.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi telah berulang kali berupaya mengonfirmasi isu tersebut kepada Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Deni. Namun, yang bersangkutan tetap bungkam dan belum memberikan tanggapan apa pun. (Yb) Jilid II
Tidak ada Respon