HUMBAHAS, LINTASPENA.COM – Dua hari berlalu setelah memasuki hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) melakukan penyambutan para siswa secara langsung pada hari pertama masuk sekolah pada Senin, (13/07/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilibatkan untuk hadir disekolah-sekolah. Salah satunya Direktur RSUD Doloksanggul, dr. Tiar Lusiana Sihombing.
Namun tampak kejanggalan dalam giat tersebut, pemkab Humbahas melibatkan sejumlah OPD namun Wakil Bupati Humbahas tidak terlihat ikut serta dalam kegiatan tersebut.
Hal ini menjadi perhatian bagi masyarakat mengingat semestinya kebersamaan antara Bupati dan wakil Bupati merupakan kewajiban dalam memajukan sebuah daerah melalui kegiatan-kegiatan.
Wabup Humbahas, Yunita R Marbun, S.H., M.A.P. ketika diwawancarai Lintaspena.com, Rabu (15/07/2026) terkait ketidakhadiran dirinya di hari pertama memasuki tahun ajaran baru 2026-2027 disekolah-sekolah yang melibatkan OPD di Kabupaten Humbahas mengaku tidak mengetahui kegiatan tersebut dan tidak dilibatkan sama sekali.
“saya murni tidak mengetahui kegiatan yang melibatkan OPD tersebut, dan dalam hal itu saya juga tidak dilibatkan sama sekali” katanya.
Menanggapi hal tersebut, mantan birokrat sekaligus pengamat pemerintahan, Drs. Amon Sormin, M.M., menilai apabila benar Wakil Bupati tidak dilibatkan dalam sejumlah agenda pemerintahan, maka kondisi tersebut patut menjadi perhatian.
Menurut Amon, sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati harus tetap terjaga demi kelancaran roda pemerintahan serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
“Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik di jajaran pimpinan daerah agar setiap program dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil Bupati merupakan satu kesatuan unsur pimpinan daerah.
“Apabila benar Wakil Bupati tidak dilibatkan dalam agenda-agenda strategis, seperti hari pertama masuk sekolah maupun Rapat Paripurna DPRD, tentu hal itu dapat menimbulkan persepsi publik bahwa komunikasi internal belum berjalan secara optimal,” kata Amon.
Menurutnya, apabila kondisi tersebut memang terjadi, maka mekanisme koordinasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten perlu dievaluasi.
“Jangan sampai muncul kesan adanya perlakuan yang berbeda dalam pelibatan pimpinan daerah. Setiap agenda penting sebaiknya memiliki penugasan yang jelas sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” ujarnya.
Amon juga menekankan pentingnya membangun sistem koordinasi yang tertib, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.
“Setiap kegiatan pimpinan daerah, baik yang bersifat kedinasan maupun nonkedinasan, sebaiknya disampaikan secara resmi melalui Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim). Undangan, surat tugas, maupun pembagian peran harus jelas agar tidak ada pihak yang merasa dikesampingkan,” sarannya.
Selain itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten lebih proaktif menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Transparansi mengenai jadwal kegiatan dan pembagian tugas pimpinan daerah sangat penting. Dengan demikian, masyarakat tidak berspekulasi dan dapat melihat bahwa pemerintahan berjalan secara solid,” tambahnya.
Menurut Amon, perbedaan pandangan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. (Abednego Manalu)
Tidak ada Respon